Tidak Adil! KALIMANTAN KAYA GAS & BATUBARA, TAPI LISTRIKNYA KEDAP KEDIP

NEGERI KITA INI EMANG SALAH ASAH DAN ASUH. INI SALAH SATU CONTOHNYA:

http://m.detik.com/read/2012/04/19/193554/189...

RI Ekspor Batubara Demi Listrik Negara Lain, Kawasan Tambang Malah Byar Pet

detikcom - Jakarta, Pengusaha Nasional Oesman Sapta Odang geram dengan kebijakan pemerintah yang hingga sampai saat ini rajin ekspor batubara. Padahal batubara tersebut untuk menghidupkan pembangkit listrik di negara tujuan ekspor sementara di daerah tambang batubara listrik malah byar pet.

"Makanya saya sangat mendukung penuh kebijakan pemerintah melarang ekspor Raw Material pada 2014 nanti apabila perusahaan tambang tidak membuat smelter atau pabrik pemurnian bahan tambang yang akan diekspor," kata pengusaha yang akrab disapa Oso ini, di City Tower ICBC, Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Menurut Oso, dirinya memang bertentangan dengan para pengusaha (Kadin) yang menentang kebijakan Dirjen Mineral Batubara tersebut. "Coba dipikir, sudah berapa jutaan ton batubara yang kita ekspor, tetapi nyatanya keadaan di Kalimantan, Sumatera yang banyak lokasi tambang, lampunya mati-nyala, sementara Singapura terang benderang," tegasnya.

Selain itu, dengan adanya Smelter yang disyaratkan pemerintah, pengusaha justru diuntungkan. "Ada nilai tambah yang didapatkan, ada transfer teknologi yang didapatkan pekerja tidak sekedar kuli cangkul saja. kita juga tidak hanya mengirim sebongkah tanah yang didalamnya banyak terkandung bahan material mulai dari batubara, nikel, bauksit, besi dan banyak lagi. Ini devisa negara yang selama ini diekspor hanya satu namanya yakni batubara saja," jelas pemilik jet pribadi ini.

Namun dirinya juga sadar akan ketakutan para pengusaha, jika tidak mempunyai perencanaan pembangunan smelter maka akan dilarang ekspor.
"Jangan ah, pikirkan juga kontrak perjanjian yang harus ditanggung pengusaha, tetapi masih bisa ekspor tapi tidak banyak. Apalagi pembangunan smelter bisa patungan, bisa sewa, jadi tidak perlu bangun sendiri," tandasnya.

andai solar cell produksi sudah dlm negeri dan murah
kayak di china

genteng di rumah bakal ane ganti pake solar cell.. hehe..

Yg bnr adlh UU No.22/2001

pemerintah terlalu memanjakan Jawa, pulau yg miskin SDA!!

jawa di manjakan, mati listr ik 1 jam aja langsung ngeluh, kalimantan berhari-hari bahkan terkadang 3 hari penuh atau lebih ga nyala biasa

jawa di manjakan, BBM naek cuma 1500 ribut udah kemana2 pake hancurin fasilitas umum yg biaya pembangunannya juga dari rakyat, di kalimantan harga Rp15.000 sudah biasa + di tambah harga pangan yg lebih melambung tinggi

jawa di manjakan segala-galanya, kami sebagai warga NKRI menuntut hak hak kami!! kalau perlu jika Indonesia perang dengan Malaysia, kami akan serang dari dalam dan MENGKUDETA tirani Jawa bangsat dan membentuk Republik Borneo!!! cam kan loe jawa jawa

pengamat politik wrote:

pemerintah terlalu memanjakan Jawa, pulau yg miskin SDA!!
jawa di manjakan, mati listr ik 1 jam aja langsung ngeluh, kalimantan berhari-hari bahkan terkadang 3 hari penuh atau lebih ga nyala biasa
jawa di manjakan, BBM naek cuma 1500 ribut udah kemana2 pake hancurin fasilitas umum yg biaya pembangunannya juga dari rakyat, di kalimantan harga Rp15.000 sudah biasa + di tambah harga pangan yg lebih melambung tinggi
jawa di manjakan segala-galanya, kami sebagai warga NKRI menuntut hak hak kami!! kalau perlu jika Indonesia perang dengan Malaysia, kami akan serang dari dalam dan MENGKUDETA tirani Jawa bangsat dan membentuk Republik Borneo!!! cam kan loe jawa jawa

ide yang briliant!!!

Mendingan ngentot

AGAMAWAN wrote:

<quoted text>ide yang briliant!!!

MALON LAGI SOK TAU

indo malay bersatu wrote:

<quoted text>
MALON LAGI SOK TAU

itu adalah suara hati rakyat kalimantan!! gue hanya mendukung

indo malay bersatu wrote:

<quoted text>
PEMBANGUNAN MEMANG GAK MERATA KALIMANTAN, PAPUA, DAN KEPULAUAN DI MILAYAH TIMUR2 ,,,,,
SAYA PIKIR HARUS ADA YANG BERTANGGUNG JAWAB, KALIMANTAN KAYA BATU BARA, TAPI TAMBANG ITU SUDAH DIJUAL KE KONTRAKTOR ASING, SAMA HALNYA DENGAN FREEPORT DI PAPUA, KAYU JUGA DIBABAT HABIS DI EKSPOR KE LUAR NEGERI...... GUA TAU KARNA GUA JUGA PUNYA INDUSTRY LAH YANG EKSPOR MERBAU KE AUSI YANG BAHAN BAKUNYA GUA BELI DARI KALIMANTAN
GUA ORANG JAWA GAN, GAK SEMUA ORANG JAWA SEPERTI ITU.
MEMANG POLITIKUS PEMERINTAHAN ITU BUSUK
GUA GAK NYANGKA PEMERINTAH BANGUN LISTRIK DIKALIMANTAN AJA GAK PECUS, PADAHAL GUA YAKIN KLO UANG DI KALIMANTAN ITU BANYAK. GUA BELUM PERNAH KE KALIMANTAN SECARA LANGSUNG. JADI GUA GAK TAU DISANA PEMBANGUNANNYA SEPERTI APA????

semua ini memang salah pemerintah pusat!! SDA pulau lain sudah habis di jajah, masih aja ga bisa ngatur pulau jawa!! gimana dengan pembangunan pulau kalimantan yg bisa di bilang akan di mulai dari NOL???

di jajah sampai SDA habis!! ada baiknya sebelum SDA habis lepas aja

kalau diperhatiin ya, presiden kita sepertinya takut pada salah satu bos batubara yg punya lahan tambang di Kaltim. Dari dulu ga pernah transparan mengenai royalti batubara.
Sekarang ini bos tsb punya tambang besar lg di kalteng. Tp dia mengatasnamakan RENAISSANCE CAPITAL - BORNEO LUMBUNG ENERGY - ASMIN KOALINDO TUHUP.

Sesajen Atap Langit wrote:

kalau diperhatiin ya, presiden kita sepertinya takut pada salah satu bos batubara yg punya lahan tambang di Kaltim. Dari dulu ga pernah transparan mengenai royalti batubara.
Sekarang ini bos tsb punya tambang besar lg di kalteng. Tp dia mengatasnamakan RENAISSANCE CAPITAL - BORNEO LUMBUNG ENERGY - ASMIN KOALINDO TUHUP.

aburizal bakri kan.salah alamat kalau salahkan jawa 100%,uu otonomi itu bupati kuasanya besar,penambangan dll itu harus ada ijin bupati,ya Allah kaya nya anak kepala daerah yang kuliah di jawa....mobil,rumah pribadi.

Sesajen Atap Langit wrote:

<quoted text>
Jadi elu kira yg ngurusin minyak, gas dan batubara selama ini mutlak daerah? Baca UU pertambangan cuy. Peran daerah mah masih kecil. Yg paling bnyk meraup hasilnya itu ya BP Migas, Pertamina, Kementrian ESDM dsb.

dalam pasal 37 uu no.4/2009 disebutkan bahwa ijin usaha pertambangan diberikan oleh bupati/walikota didalam satu wilayah kabupaten/kota...dari pasal ini bisa dilihat kewengan yg besar diberikan bagi pemimpin daerah untuk mengobral SDA nya kepada siapapun juga,tanpa perlu ada persetujuan dari DPRD,masyarakat,ataupun dari pusat,pasal ini sebenarnya sangat berbahaya imbasnya seperti peristiwa di bima NTB beberapa waktu lalu.wewenang besar yg diberikan kepada pemerintah daerah harusnya diikuti dengan tanggung jawab yg besar pula dan semua keputusan yg diambil harus berlandaskan untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyatnya.

Setan rebutan sajen wrote:

<quoted text>aburizal bakri kan.salah alamat kalau salahkan jawa 100%,uu otonomi itu bupati kuasanya besar,penambangan dll itu harus ada ijin bupati,ya Allah kaya nya anak kepala daerah yang kuliah di jawa....mobil,rumah pribadi.

Aburizal Bakrie cm merupakan 1 cnth pengendali kebijakan org2 pusat. Gw ga bilang jawa, tp pulau jawa (yg mksdnya pemerintah pusat)
Lu bilang 100% kuasa bupati? Jangan ngawur bro. Cb pelajari baik2 semuanya, termasuk mslh DBH.

Anak kepala daerah yg kuliah d jawa msh blm seberapa jika d bndngkan anak pejabat pusat yg kuliah di luar negeri.

cherrybelle my sweetheart wrote:

<quoted text>dalam pasal 37 uu no.4/2009 disebutkan bahwa ijin usaha pertambangan diberikan oleh bupati/walikota didalam satu wilayah kabupaten/kota...dari pasal ini bisa dilihat kewengan yg besar diberikan bagi pemimpin daerah untuk mengobral SDA nya kepada siapapun juga,tanpa perlu ada persetujuan dari DPRD,masyarakat,ataupun dari pusat,pasal ini sebenarnya sangat berbahaya imbasnya seperti peristiwa di bima NTB beberapa waktu lalu.wewenang besar yg diberikan kepada pemerintah daerah harusnya diikuti dengan tanggung jawab yg besar pula dan semua keputusan yg diambil harus berlandaskan untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyatnya.

Tapi jangan lupa bos, yg bisa mengeluarkan ijin bkn cm pemda. Karena dlm wilayah pertambangan yg menyangkut perijinan itu ada bagiannya:

- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dgn ijin Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Ijin Pertambangan Rakyat yg diberikan oleh pemda setempat.

- Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dgn Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yg diberikan oleh Menteri (Pemerintah Pusat).

- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dgn IUP yg diberikan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Dan ironisnya royalti yg diterima daerah sangat minim. Dari 10% jatah negara, 4% untuk pusat, 1% untuk provinsi, 2,5% untuk kab penghasil, 2,5% dibagi untuk kab/kota dlm 1 provinsi. Lht d sini:

http://www.balikpapanpos.co.id/index.php...

Dan lu tau siapa yg paling bnyk nikmatin PBP? Pemerintah pusat!
Cnthnya PBP Preefort di papua yg statusnya otsus saja dari 18 trilyun cm 3,84% untuk daerah. Lht d sini:

http://m.topix.com/forum/world/malaysia/TOL9H...

Itu baru MINERBA.

Sdngkn Migas lain lg. Selain pengelolaannya oleh BP Migas dan Pertamina, pembagian hasilnya jg lg2 merugikan daerah. Cb lu lht DBH Minyak, daerah cuma dpt 15,5% sdngkn pusat 84,5%. Lht d sini:

http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro...

Jadi, gimana rakyat daerah bisa makmur jika dapat perlakuan yg tidak adil dari pemerintah pusat?

nama sebutan pada "PEMERINTAH PUSAT" jangan disebut LAGI DEH....!

GANTI AJA NAMANYA..... YANG DI BAWAH PUSAT..

PEMERINTAH KOONTOOLLLL... ATAU PEMERINTAH PEPEEEK...
ATAU PEMERINTAH JUBOOOR.... ATAU PEMERINTAH ITILLLLL...
ATAU JUGA BISA PEMERINTAH NENEN.....ATAU PEMERINTAH TETEK SUSU...ATAU PEMERINTAH PERUT BUNCIT...

KITA BONGKAR TERUS KEADAAN LISTRIK DI KALIMANTAN:

http://m.kompas.com/news/read/2012/04/12/1426...

Pengusaha Kalsel Keluhkan Pemadaman Listrik

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Seringnya terjadi pemadaman listrik di Kalimantan Selatan tidak hanya dikeluhkan warga, tapi juga para pengusaha. Mereka minta PLN bisa menjelaskan secara terbuka tentang kondisi yang terjadi dan dialami oleh PLN sehingga mengakibatkan terjadinya listrik padam.

"Kami minta PLN terbuka, apa sih masalahnya? Gelarlah pertemuan dengan Apindo dan lainnya. Karena banyak UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan usaha lain yang bergantung pada listrik. Kalau mereka bekerja ternyata listrik mati maka semua bakal rugi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Apindo Kalsel, Adi Laksono, Kamis (12/4/2012), di Banjarmasin.

Menurut Adi pihaknya kini tengah berusaha mengumpulkan data berapa besar kerugian yang diderita dunia usaha, termasuk usaha kecil akibat padamnya listrik.
Di Kalsel terdapat 6.000 lebih UMKM yang memerlukan energi listrik secara kontinyu. Hanya sebagian kecil yang memiliki sumber energi pengganti, seperti genset. Itupun cukup sulit untuk memperoleh bahan bakar.