Indonesia Tidak Mengerti Soal Demokrasi

BIN wrote:

hahahahaha...... boleh saya masuk sini....?? saya pantau dulu seberapa hebat sih otak2 beruk malon ya.. hahahahaha.... malon nampak akan belajar demokrasi dengan indo nih kayanya.....,tapi pada malu2.... hahahaha...... gengsi ya lon....??

TORA SUDIRO wrote:

<quoted text>
kau jangan malukan negara kita dengan kebodohan kau ngok
xixixi

Indon Berak Alam Terbuka wrote:

demokrasi ala indon mengorbankan maruah dan hargadiri jawa..
kih kih kih
dari jawa utk jawa mangsanya jawa
kih kih kih
demokrasi indon = demokrasi pelenyapan maruah jawa
kih kih kih

TTS wrote:

<quoted text>
Contoh kasus melayu malon vs china rebutan kfc???
Kamu bercanda kaleeee... mueheheheh xD
----------
KRONOLOGI PEMBANTAIAN JAWA TERHADAP ETNIS LAIN:
1. Peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 500 orang (Sultan-sultan Melayu dan ahli warisnya di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) oleh TNI dalam
dekade Desember 1945-1947, yang Sukarno sebut sebagai Revolusi sosial;
2. Pembantaian terhadap 20,000 bangsa Sunda oleh TNI semasa meletusnya Darul Islam antara 1950-1958;
3. Pembantaian terhadap 30,000 bangsa Acheh oleh TNI semasa meletusnya Darul Islam antara 1953-1961;
4. Pembantaian terhadap 30,000 bangsa Minangkabau, Riau dan Jambi oleh TNI semasa meletusnya PRRI antara 1957-1959;
5. Pembantaian terhadap 5,000 bangsa Melayu di Kalimantan oleh TNI semasa meletusnya Permesta PRRI tahun 1957-1958 oleh TNI;
6. Pembantaian terhadap 6,000 bangsa Papua oleh TNI sejak tahun 1962-63;
7. Pembantaian terhadap 1000,000 (1 juta) manusia dalam peristiwa G-30S/PKI tahun 1965 oleh TNI. Sebelumnya telah terjadi pembantaian terhadap 7000
orang Jawa dalam peristiwa PKI di Madiun, tahun 1948.
8. Pembantaian terhadap lebih dari 6,000 bangsa Papua oleh TNI sejak tahun 1969-sekarang;
9. Pembantaian terhadap lebih dari 450,000 (1/4% dari bangsa Timor Timur)oleh TNI antara tahun 1975-1998;
10. Pembantaian terhadap 20,000 bangsa Acheh antara tahun 1976-sekarang;
11. Pembantaian terhadap 900 jama'ah Masjid At-Taqwa Tanjung Priok oleh TNI tahun 1994;
12. Pembantaian terhadap 1,500 penduduk Talang sari, Palembang Sumatera, oleh TNI tahun 1995;
13. Pembantaian terhadap 39 penduduk Bima oleh TNI tahun 1994;
14. Pembantaian terhadap 1,600 penduduk bekas tahanan PKI Pulau Buru di Kedung Gemboh oleh TNI tahun 1994;
15. Pembantaian terhadap 700 penyokong PDI kubu Megawati di jln. Diponegoro, Jakarta oleh TNI pada 27 Maret 1997;
16. Pembantaian terhadap 1,300 bangsa Dayak di Kalimantan Barat dan Utara oleh TNI tahun 1998;
17. Pembantaian terhadap 200 orang penyokong PPP dan PDI di Kalimantan oleh TNI antara April-Mei tahun 1998;
18. Pembantaian terhadap 300 orang penyokong PPP dan PDI di Tasik Malaya oleh TNI yang menuntut reformasi, April tahun 1997;
19. Pembantaian terhadap 150 orang penyokong PPP dan PDI di Situbondo oleh TNI yang menuntut reformasi, April tahun 1997;
20. Pembantaian terhadap 100 orang penyokong PPP dan PDI di Sampang, Madura oleh TNI yang menuntut reformasi, April tahun 1997;
21. Pembantaian terhadap 1,500 orang pro reformasi di Jakarta oleh TNI yang menuntut reformasi, tahun 1998;
22. Pembantaian terhadap 3,000 bangsa Maluku oleh TNI yang menuntut merdeka awal tahun 2000
----------
Ada contoh lagi ga? muehehehe xD

TTS wrote:

<quoted text>
Contoh kasus melayu malon vs china rebutan kfc???
Kamu bercanda kaleeee... mueheheheh xD
----------
KRONOLOGI PEMBANTAIAN JAWA TERHADAP ETNIS LAIN:
1. Peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 500 orang (Sultan-sultan Melayu dan ahli warisnya di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) oleh TNI dalam
dekade Desember 1945-1947, yang Sukarno sebut sebagai Revolusi sosial;
2. Pembantaian terhadap 20,000 bangsa Sunda oleh TNI semasa meletusnya Darul Islam antara 1950-1958;
3. Pembantaian terhadap 30,000 bangsa Acheh oleh TNI semasa meletusnya Darul Islam antara 1953-1961;
4. Pembantaian terhadap 30,000 bangsa Minangkabau, Riau dan Jambi oleh TNI semasa meletusnya PRRI antara 1957-1959;
5. Pembantaian terhadap 5,000 bangsa Melayu di Kalimantan oleh TNI semasa meletusnya Permesta PRRI tahun 1957-1958 oleh TNI;
6. Pembantaian terhadap 6,000 bangsa Papua oleh TNI sejak tahun 1962-63;
7. Pembantaian terhadap 1000,000 (1 juta) manusia dalam peristiwa G-30S/PKI tahun 1965 oleh TNI. Sebelumnya telah terjadi pembantaian terhadap 7000
orang Jawa dalam peristiwa PKI di Madiun, tahun 1948.
8. Pembantaian terhadap lebih dari 6,000 bangsa Papua oleh TNI sejak tahun 1969-sekarang;
9. Pembantaian terhadap lebih dari 450,000 (1/4% dari bangsa Timor Timur)oleh TNI antara tahun 1975-1998;
10. Pembantaian terhadap 20,000 bangsa Acheh antara tahun 1976-sekarang;
11. Pembantaian terhadap 900 jama'ah Masjid At-Taqwa Tanjung Priok oleh TNI tahun 1994;
12. Pembantaian terhadap 1,500 penduduk Talang sari, Palembang Sumatera, oleh TNI tahun 1995;
13. Pembantaian terhadap 39 penduduk Bima oleh TNI tahun 1994;
14. Pembantaian terhadap 1,600 penduduk bekas tahanan PKI Pulau Buru di Kedung Gemboh oleh TNI tahun 1994;
15. Pembantaian terhadap 700 penyokong PDI kubu Megawati di jln. Diponegoro, Jakarta oleh TNI pada 27 Maret 1997;
16. Pembantaian terhadap 1,300 bangsa Dayak di Kalimantan Barat dan Utara oleh TNI tahun 1998;
17. Pembantaian terhadap 200 orang penyokong PPP dan PDI di Kalimantan oleh TNI antara April-Mei tahun 1998;
18. Pembantaian terhadap 300 orang penyokong PPP dan PDI di Tasik Malaya oleh TNI yang menuntut reformasi, April tahun 1997;
19. Pembantaian terhadap 150 orang penyokong PPP dan PDI di Situbondo oleh TNI yang menuntut reformasi, April tahun 1997;
20. Pembantaian terhadap 100 orang penyokong PPP dan PDI di Sampang, Madura oleh TNI yang menuntut reformasi, April tahun 1997;
21. Pembantaian terhadap 1,500 orang pro reformasi di Jakarta oleh TNI yang menuntut reformasi, tahun 1998;
22. Pembantaian terhadap 3,000 bangsa Maluku oleh TNI yang menuntut merdeka awal tahun 2000
----------
Ada contoh lagi ga? muehehehe xD

ple_setan wrote:

PARA MALON.....SUDAHKAH ANDA MAKAN PISANG HARI INI...??DAN MALON JANGAN MENCURI YAH HARI INI,,,>????oke

pemandu teksi wrote:

saya akan beri babu saya gaji RM 800 kalau indon tau apa itu demokrasi..

Judged:

1

1

pemandu teksi wrote:

Nasional
Kontras: TNI Jangan Ikut Amankan Pilkada Aceh
VIVAnews - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS) Aceh, meminta Komando Daerah Militer Iskandar Muda membatalkan rencana mengerahkan 4.000 pasukan untuk diperbantukan dalam pengamanan pemilihan kepala daerah Aceh.
Koordinator KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan, rencana tersebut melanggar Undang-undang TNI No 34 Tahun 2004. Gilang meminta Pangdam Iskandar Muda, agar tidak terlalu jauh terlibat dalam pengamanan pilkada.
"Peran TNI itu diatur dalam pasal 5, disebutkan sebagai alat negara di bidang pertahanan," kata Gilang, dalam siaran persnya Senin 13 Februari 2012.
KontraS Aceh meminta Kodam Iskandar Muda, dalam menjalankan tugas dan fungsinya taat pada perundang-undangan. "Keamanan itu urusan polisi bukan TNI. Kami yakin Pangdam Iskandar Muda tahu, dalam undang-undang pengerahan pasukan itu harus putusan Presiden, bukan rapat pimpinan TNI dan Polri di Aceh," ujarnya.
KontraS Aceh meminta Kodam Iskandar Muda dapat menjaga independensi dan netralitas dalam pilkada Aceh, bukan sekadar pernyataan semata. Kata dia, Pasal 2, UU TNI menegaskan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis.
"Keterlibatan TNI dalam pengamanan pilkada itu tindak politik, tentara tidak dibutuhkan dalam pengamanan pilkada apalagi Aceh sudah tertib sipil," ujar Gilang.
Mereka juga mempertanyakan statemen yang dikeluarkan oleh Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda tanpa melihat kondisi dan situasi Aceh yang memang kondusif. Menurut Gilang, kendati diatur fungsi perbantuan TNI harus sesuai prosedur.
"Perbantuan TNI itu tetap assessmentnya harus kondisi luar biasa yang butuh bantuan TNI, jadi kalau asumsinya pemilu sangat tidak aman, baru TNI bisa dikerahkan berdasarkan status yang dinyatakan oleh kepala pemerintahan sipil, yaitu Gubernur," ujarnya. "Kapolda Aceh saja menyatakan kondisi saat ini sangat kondusif, jadi tentara untuk apa menyuplai pasukan tambahan, itu hanya akan menambah beban anggaran."
KontraS Aceh juga meminta Kapolda Aceh tidak melibatkan tentara dalam pengamanan pilkada, sebab Mabes Polri telah mempersiapkan 780 personil Brimob BKO yang sudah dipersiapkan untuk dikirimkan ke Aceh. "Dengan jumlah personel, fasilitas dan kemampuan Polda Aceh yang berpengalaman dalam pengamanan pilkada, Kapolda harusnya malu bila meminta bantuan tentara," katanya.

malon dongo wrote:

malon ngomong demokrasi...lawak giler !!!
merdeka dulu lon !!!

pemandu teksi wrote:

Nasional
Kontras: TNI Jangan Ikut Amankan Pilkada Aceh
VIVAnews - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS) Aceh, meminta Komando Daerah Militer Iskandar Muda membatalkan rencana mengerahkan 4.000 pasukan untuk diperbantukan dalam pengamanan pemilihan kepala daerah Aceh.
Koordinator KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan, rencana tersebut melanggar Undang-undang TNI No 34 Tahun 2004. Gilang meminta Pangdam Iskandar Muda, agar tidak terlalu jauh terlibat dalam pengamanan pilkada.
"Peran TNI itu diatur dalam pasal 5, disebutkan sebagai alat negara di bidang pertahanan," kata Gilang, dalam siaran persnya Senin 13 Februari 2012.
KontraS Aceh meminta Kodam Iskandar Muda, dalam menjalankan tugas dan fungsinya taat pada perundang-undangan. "Keamanan itu urusan polisi bukan TNI. Kami yakin Pangdam Iskandar Muda tahu, dalam undang-undang pengerahan pasukan itu harus putusan Presiden, bukan rapat pimpinan TNI dan Polri di Aceh," ujarnya.
KontraS Aceh meminta Kodam Iskandar Muda dapat menjaga independensi dan netralitas dalam pilkada Aceh, bukan sekadar pernyataan semata. Kata dia, Pasal 2, UU TNI menegaskan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis.
"Keterlibatan TNI dalam pengamanan pilkada itu tindak politik, tentara tidak dibutuhkan dalam pengamanan pilkada apalagi Aceh sudah tertib sipil," ujar Gilang.
Mereka juga mempertanyakan statemen yang dikeluarkan oleh Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda tanpa melihat kondisi dan situasi Aceh yang memang kondusif. Menurut Gilang, kendati diatur fungsi perbantuan TNI harus sesuai prosedur.
"Perbantuan TNI itu tetap assessmentnya harus kondisi luar biasa yang butuh bantuan TNI, jadi kalau asumsinya pemilu sangat tidak aman, baru TNI bisa dikerahkan berdasarkan status yang dinyatakan oleh kepala pemerintahan sipil, yaitu Gubernur," ujarnya. "Kapolda Aceh saja menyatakan kondisi saat ini sangat kondusif, jadi tentara untuk apa menyuplai pasukan tambahan, itu hanya akan menambah beban anggaran."
KontraS Aceh juga meminta Kapolda Aceh tidak melibatkan tentara dalam pengamanan pilkada, sebab Mabes Polri telah mempersiapkan 780 personil Brimob BKO yang sudah dipersiapkan untuk dikirimkan ke Aceh. "Dengan jumlah personel, fasilitas dan kemampuan Polda Aceh yang berpengalaman dalam pengamanan pilkada, Kapolda harusnya malu bila meminta bantuan tentara," katanya.

BIN wrote:

<quoted text>
hahahaha....... kau tahu tak kontras punya sejarah pahit dengan TNI...?? pandainya hanya main copas saje kau ni...... tak mampu berfikir kah.....?? hahahaha......... malon hanya mampu demokrasi lewat internet kah.....?? hahaha...... TOLOL.....!!

lolwut wrote:

<quoted text>
mak janda baru bangun tidur?
kahKAHkah!!!
=D