Indonesia Tidak Mengerti Soal Demokrasi

Indonesia diawal penubuhannya adalah berasaskan kepada konsep KOMUNISME.

Langkah pertama ke arah KOMUNISME ialah apabila orang2 Jawa MEMBUNUH SULTAN2 SUMATERA seperti mana China dan Russia membunuh raja2 dan pewaris mereka dalam usaha untuk menubuhkan sebuah REPUBLIK KOMUNIS oleh Soekarno. Russia, China dan Indonesia melakukannya atas nama revolusi sosial dan revolusi budaya.

Setelah era Soekarno, Soeharto pula memulakan Orde Baru yang berasaskan kepada penguasaan military di dalam semua urusan negara dan urusan2 sivil. Ini adalah salah satu fitur kuat kepada warisan KOMUNISME dan DIKTATOR daripada Soekarno.

Reformasi???

Indonesia sebenarnya BELUM PERNAH MELAKUKAN REFORMASI. Yang terjadi pada kejatuhan Suharto adalah peralihan kuasa daripada diktator military kepada pemerintahan SIVIL KORUPSI. Dan ini tidak layak dipanggil REFORMASI atau pun DEMOKRASI kerana warisan komunisme Soekarno dan military Soeharto masih berterusan.

Indonesia sekarang?

Tidak ada yg namanya DEMOKRASI di Indonesia atas alasan2 berikut;

1. Separatisme bersenjata adalah antara yang paling MARAK di dunia. Demokrasi taik anjing? xD

2. Militansi, anarkisme dan benturan SARA masih yg paling AKTIF di dunia. Iraq? Somalia? Ethopia?

3. Kasus2 HAM Indonesia adalah antara yang paling PARAH dan paling AKTIF di dunia. Iraq? Somalia? Pol Pot?

4. Military masih sangat DOMINAN di dalam urusan2 negara dan sivil, termasuk PEMILU. Korut? China? Cuba?

5. Political Killings dan Pembantaian Jurnalis adalah antara paling AKTIF di Asia.

6. Mahkamah2 sipil tidak punya kuasa yg besar jika dibandingkan dengan Mahkamah Massal atau kuasa Militer.

7. Genosida kaum, suku dan agama masuk antara yang paling AKTIF dan BESAR di dunia.

8. KORUPSI Indonesia masuk ke-5 besar dunia.

9. Media, pers dan koran di Indonesia adalahh antara media massa yang PALING KORUP dan PALING TIDAK BERKUALITI di dunia. Dengan maraknya PEMBANTAIAN JURNALIS, WARTAWAN AMPLOP dan campurtangan POLITIK yg menguasai hampir semua media, pers dan koran Indonesia.

Demokrasi taik kucing??

xD

Demokrasi + Militer + Indon + Massa

Abdul Azia Angkat Tewas: Demo Anarkis DPRD Sumut
Purek III Universitas Simalungun Jadi Tersangka

Didit Tri Kertapati - detikNews

Desak Pembubaran Panitia Protap Jakarta - Polisi menetapkan lagi 8 orang sebagai tersangka kasus unjuk rasa anarkis di DRPD Sumatera Utara. Salah seorang di antara mereka adalah Ir. Rudolf Marpaung, pembantu rektor III Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara.

"Dia melanggar pasal 164, 160 dan 170 KUHP," kata Kadiv Humas Mabes Polri Abubakar Nataprawira melalui pesan singkat yang dikirim pagi ini, Sabtu (7/2/2009).

Sedangkan 7 tersangka baru lainnya sebagian besar adalah mahasiswa. Ada yang bertindak sebagai orator, pengumpul massa dan peserta unjuk rasa menuntut pembentukan propinsi Tapanuli yang berlangsung pada 3 Februari 2009.

Mereka adalah Anju Naibaho, Urat H Lumbantoruan, Eris Erguna Sitepu, Erwin Simanjutak, Marihot Pardede, Davit Pangihutan Saragih, Darwin Antonios Sibarani. Beberapa dari mereka mengaku menerima uang lelang sebesar Rp 20-25 ribu.

Dengan demikian total tersangka kasus unjuk rasa yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat berjumlah 20 orang. Sejauh ini polisi sudah memintai keterangan 55 orang.(lh/djo)

Pernahkah 'demokrasi' seperti ini terjadi di negara2 Demokrasi seperti Amerika, British dan Singapore?

Astaga, 70 Tentara Amerika Serikat Jaga PT Freeport

Tribunnews,com - Jumat, 25 November 2011

Berita Terkait:

Papua Memanas
Polisi yang Tertembak di Markas OPM Langsung Bertugas

PDI-P Khawatir Papua Lepas Seperti Timor Timur
Inilah Barang-barang yang Disita dari Markas OPM

Baku Tembak di Markas OPM, 1 Brimob Luka
HTI Miris Melihat Banyak Intervensi Asing

Soal Kasus…
Peluncuran Buku Konflik Papua Berakhir Ricuh

Laporan Wartawan Tribunnews Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS, JAKARTA - Dalam rapat Tim Pengawas Papua yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budisantoso terungkap, ada 70 pasukan Amerika Serikat yang masih aktif, kini berada di perusahaan PT Freeport. Hal ini diungkap oleh politisi Partai Hanura Ali Kastela. Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy J, saat dikonfirmasi tribun usai rapat, membenarkan hal tersebut.
Jimmy menjelaskan, tak tahu persis sejak kapan keberadaan 70 pasukan Amerika Serikat di PT Freeport. Ia menduga wajar bila ada pasukan Amerika Serikat yang mengamankan PT Freeport.

"Jangankan pasukan asing, pasukan TNI aktif, kabarnya juga ikut menjaga PT Freeport," kata Jimmy.

Dalam rapat dengar pendapat itu, pihak pemerintah diwakili oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menkumham, Amir Syamsuddin, Mendagri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Agus Surhartono. Selain itu, hadir juga Ketua KPU Hafiz Ansyari.
Jimmy menjelaskan, terlepas sejak kapan keberadaan pasukan Amerika Serikat di PT Freeport, Papua, kini memang sedang dalam intaian pihak asing, Amerika Serikat dan Australia.

"Kompleksitas masalah di Papua kini masih terjadi, angka buta huruf masih tinggi, dan masih banyak yang susah. Selama perut orang Papua, belum bisa kenyang, maka selama itu Pula orang Papua akan terus minta merdeka," imbuhnya seraya mengatakan, pasukan AS di Freeport diduga memata-matai kisruh Papua.

"Dan bukan tidak mungkin, 70 orang pasukan Amerika Serikat di PT Freeport, bertugas untuk memata-matai. Bagi orang Papua, Amerika punya sejarah. Kita mau curiga atau tidak, mereka (70 pasukan Amerika di PT Freeport) tugasnya adalah menjaga persoalan perusahaan negaranya," sergahnya.

Demokrasi jadi ANJING PENJAGA KOLONIAL membantai rakyat sendiri dan merampok kekayaan negara sendiri??

Demokrasi cap Jawa??

Bantai lagi bro!biar tersungkur semua indon! Koar2nya mengalahkan malaikat indon2 nih,enak dan handal membicarakan masalah negara org tanpa mencermin diri sendiri penuh dengan air kencing dan taik..trit kau ni pasti indon takut nak masuk!

Mat Bangla wrote:

Bantai lagi bro!biar tersungkur semua indon! Koar2nya mengalahkan malaikat indon2 nih,enak dan handal membicarakan masalah negara org tanpa mencermin diri sendiri penuh dengan air kencing dan taik..trit kau ni pasti indon takut nak masuk!

Aku heran indon2 di topix ini teriak2 macam jagoan demokrasi.

Satu pertanyaan aku.... apakah ada DEMOKRASI di negara yang PALING MARAK SEPARATISME BERSENJATA di dunia?? Di Amerika saja tidak ada yg begini!!

Demokrasi atau KOMUNISME ini? xD

Demokrasi pakai POLITICAL KILLINGS?? Demokrasi taik kucing?? xD

Washington's Indonesian Bully Boys

The Nation

by Allan Nairn

March 22, 2010

According to senior Indonesian officials and police and details from government files, the US-backed Indonesian armed forces (TNI), now due for fresh American aid, assassinated a series of civilian activists during 2009.

The killings were part of a secret government program, authorized from Jakarta, and were coordinated in part by an active-duty, US-trained general in the special forces unit called Kopassus who has just acknowledged on the record that his TNI men had a role in the killings.

Secretary of State Hillary Clinton told Congress that the issue is whether there is a "resumption" of atrocities, but in fact they have not stopped. TNI still practices political murder.

The news comes as President Barack Obama is reportedly due to announce that he is reversing longstanding US policy--imposed by Congress in response to grassroots pressure--of restricting categories of US assistance to TNI, a force which, during its years of US training, has killed hundreds of thousands of civilians.

The revelation could prove problematic for Obama, since his rationale for restoring the aid has been the claim that TNI no longer murders civilians. Secretary of State Hillary Clinton told Congress that the issue is whether there is a "resumption" of atrocities, but in fact they have not stopped. TNI still practices political murder.

A senior Indonesian official who meets frequently with top commanders and with the president of Indonesia says that the assassinations were authorized by "higher ups in Jakarta." He provided detailed accounts of certain aspects of the program, including the names of victims, the methods and the names of some perpetrators.

The details cited in this piece were verified by other officials, including senior members of POLRI, the Indonesian national police. Some were also verified by the Kopassus general who helped run the killings. The senior official spoke because he said he disagreed with the assassinations. He declined to be quoted by name out of fear for his position and personal safety.

Verified details that are known so far concern a series of assassinations and bombings in Aceh--on the western tip of the island of Sumatra--where local elections were being contested by the historically pro-independence Partai Aceh (PA), a descendant of the old pro-independence GAM (Free Aceh) rebel movement.

At least eight PA activists were assassinated in the run-up to the April elections. The killings were, according to the officials with knowledge of the program, an attempt to disorient PA supporters and pressure the party to not discuss independence--an act regarded as proscribed speech, not just in Aceh but across Indonesia under edicts from the country's president, Gen. Susilo Bambang Yudhoyono.

One of the PA activists, Tumijan, age 35, a palm oil worker from Nagan Raya, was abducted and found two days later in a sewage ditch. His throat was slit, his body mutilated and bound with electrical wire. His corpse appeared near an army outpost. Some of his family blamed the security forces, and, as has happened frequently in such cases, started receiving anonymous death threats.

ingat sama rezim POL POT??

xD

Demokrasi militer ala Jawa??

(sambungan)

Another PA activist, Dedi Novandi, age 33, known as Abu Karim, was sitting in his car outside his house with the driver's side window cracked open when a plainclothes man strolled up with a pistol and put two bullets in his head. A POLRI official with detailed knowledge of the crime called it a professional killing, employing lookouts and advance surveillance of the movements of Abu Karim.

Sign the petition opposing U.S.
cooperation with Kopassus



As it happened, hours earlier Karim had sat down with a member of a World Bank-sponsored delegation and expressed his worry about the pre-election killings of PA people as well as a series of arson and grenade attacks on PA offices.

Soon after, the BBC came to the scene of the Abu Karim murder. Its correspondent, Lucy Williamson, quoted one of the neighbors as saying that she "thinks it strange the police have not found the people who killed [Abu Karim].'Maybe it's because there were no witnesses,' she said.'And I think it's weird that there were no witnesses but what can I say? Everyone said they didn't see anything.' "

"Inside the house," Williamson continued, "Abu Karim's wife, Cut Dede, watches nervously over her four-year-old son. Like many people here she is in no doubt this was a political killing."

In fact, according to the senior official and the others who confirmed him, the Tumijan and Abu Karim murders were part of the TNI assassination program coordinated on the provincial level at that time by General Sunarko, the PANGDAM Aceh (chief of TNI forces in the region).


General Sunarko


Sunarko had recently been sent to Aceh by the president, General Susilo, after having been the nationwide commander of Kopassus, the TNI Special Forces. Prior to that, General Sunarko had been the chief of staff of Kostrad, the TNI army's huge Strategic Reserve Command, which operates across the archipelago and is headquartered in Jakarta near the presidential palace.

Sunarko had been elevated to these key posts after overseeing militias in occupied Timor. He was a Kopassus intelligence chief there during the 1999 TNI terror, an operation that included mass arson and assassinations and was launched while the East Timorese were preparing to vote for independence.

The 2009 PA killings occurred across Aceh. The Abu Karim murder, in Bireuen, was said by the officials to have been managed for General Sunarko by Lt. Col. R. Suharto, the local TNI army commander, using troops aided by civilians from the old military-sponsored FORKAB and PETA militias.

Lt. Col. Suharto has long worked with the TNI's BAIS intelligence unit, which played an integral role in these assassinations and others nationwide, and is famous for its killings and torture in formerly occupied Timor and, currently, in de facto occupied Papua.

When I asked knowledgeable POLRI officials about Lt. Col. Suharto and the killing of Abu Karim, they became as nervous as the neighbors cited in the BBC report.

(Sambungan)

Demokrasi pakai kuasa MILITER untuk MEMBUNUH orang sipil??

Demokrasi taik babi?? kih3 xD

They reluctantly discussed his role, but privately. We then went on the record and I asked whether Lt. Col. Suharto had in fact run the Abu Karim and other assassinations, and further asked whether he was among those still running "black operations." The key POLRI official did not deny anything but instead said "I cannot comment on that," and then insisted that his name not be attached to even that remark.

On Friday, around 10:30 pm Western Indonesia Time, I called Lt. Col. Suharto's cell phone. There was no answer so I sent a text message and he replied by text asking who it was. I told him and we began a text message exchange that lasted until after midnight. In the midst of the texts I tried to call him five times, but each time he merely let the phone ring.

By text, Lt. Col Suharto asked me where I was, and then, how I'd gotten his number. He asked me why I wanted to speak to him. I replied, to discuss the PA assassinations, including that of Abu Karim. Suharto wrote back that that was a police matter. I asked him if TNI did the killings. Lt. Col. Suharto replied no, and then I asked by text, "So, does that mean you know who the killers are?" He said no to that too, so then I asked him, "So how can you know TNI wasn't involved?"

At that point, Lt. Col. Suharto disconnected his cell phone. I tried to call but got a phone company recording. I then sent a text message asking whether he, Lt. Col. Suharto, was "involved in the murder of Abu Karim, or the murders of other PA activists." Phone-company signaling indicates that that message was delivered, but as of now, Lt. Col. Suharto has not replied.

Militia members have said that Lt. Col Suharto's men also burned and threw grenades at the PA offices. But all this was apparently only one small part of the operation. In Nagan Raya, in another part of Aceh, the snatching and assassination of Tumijan was carried out by another TNI team, also working under General Sunarko. This is according to numerous officials, including some from POLRI--and, in part, according to General Sunarko himself.

(sambungan)

Untuk apa PEMILU di Indonesia?? Buat pura2 demokrasi??

In the Tumijan murder the evidence includes not just statements by inside officials but also a complex series of actions, including the unpublicized detention of some of the low-level hit men who were subordinates of Gen. Sunarko.

The senior Indonesian official who first spoke of the assassination program said that Tumijan had been taken and finished off by a group of young Kopassus and other soldiers who, as in the Abu Karim case, also used civilians from TNI's old militias. He gave the names of some of them, the soldiers Capt. Wahyu and Oktavianus, and the civilian TNI-run militia followers Muhyari, Supardi, Kadir, Herwan, M. Yasin, Suprayogi, Tahmid and Suparno.

He then made the remarkable claim that though no outsider yet knew it, these lower-ranking killers of Tumijan had been secretly detained and held for many months as part of a sensitive political deal involving POLRI, TNI and officials who had unexpectedly gotten wind of certain aspects of the still-secret TNI assassination program.

POLRI, he, said, agreed to take the militiamen, the military police handled two of the soldiers, and the officials who had stumbled upon the operation agreed to not discuss it publicly, as did POLRI, which never announced the detentions and never attempted to charge the men. Most important, the detentions were confined to street operatives in just one of the murders. The more senior officers were left untouched to continue the operation.

POLRI officials I spoke to confirmed the senior official's account. But they did so with evident reluctance, even fear. They made it clear that they had no intention of going after the "higher ups in Jakarta," or General Sunarko--or even Lt. Col. Suharto, who is a mere local commander.

POLRI also kills and tortures civilians, and mounts joint task forces with TNI, but they are fierce institutional rivals, wrestling for money, power and extortion turf, and though POLRI has recently ascended somewhat, TNI still has more guns and cash, and it lacks POLRI's political burden of having to claim that it's enforcing the laws against murder.

On Thursday, I reached the Aceh POLRI commander, Police General Aditya, on his cell phone, and though he first said he would only speak privately, face to face, and then tried to end the conversation, he did confirm--for the first time publicly--that the lower-level hit men in the Tumijan assassination had indeed been detained. When I asked him if it was true that TNI General Sunarko had in fact supervised assassinations of activists, Police General Aditya replied, "It is not in my capacity to disclose that information," and abruptly hung up the phone.

On Friday, I reached General Sunarko on his cell phone and asked him about the assassinations, and Sunarko acknowledged that his TNI men had a role in the killings. But he said that assassinations by TNI officers and men should not necessarily be classified as being official acts of TNI "as an institution." General Sunarko was remarkably calm. Though it was not yet public, he knew about the detention of his subordinates for the Tumijan murder (General Sunarko raised the matter before I mentioned it), but the general indicated that he was not worried about any follow-up action by POLRI or other authorities.


And regardless of whether the US restores the aid for Kopassus, TNI as a whole already has the green light.

General Sunarko seemed familiar with the Tumijan killing, and said that Capt. Wahyu and Oktavianus, two of those detained, had worked for his, Sunarko's, then-headquarters in Aceh, the Iskandar Muda regional KODAM (the command covering all of Aceh). When I asked specifically if he, General Sunarko, was involved in the assassinations, he responded lightheartedly, "That would be the work of a crazy person," he said, "and I am not yet crazy."

Demokrasi ala KOREA UTARA?? xD

Ngerti apa lon kamu tentang demokrasi ? Tau engkau tuh cman daulat tuanku..

(sambungan)

Forumer Indon pura2 tidur bila bicara kasus2 HAM?? XD

When I asked General Sunarko about his subordinate, Lt. Col. Suharto, he said that he knew him well, but when I asked him if Lt. Col. Suharto had run the killing of Abu Karim, General Sunarko replied, "I don't know," but then added, "If that had happened, I'd know."

General Sunarko also said, before I broached the matter of the assassinations, that he was an enthusiastic supporter of President Obama's plan to boost aid to Kopassus and to TNI generally. Sunarko said that the United States and TNI had had a long, close partnership that had "raised the capacity of TNI," and that Obama's restoration of aid would make for "a still more intimate [akrab] collaboration."

The general said that he was himself was a longtime colleague and admirer of US forces, having received US training at various sites in Indonesia "many times" since the 1980s. Using the English-language names of some of the courses and of the US units that gave them, he said that US Army instructors in Mobile Training Teams (MTTs) from the Pentagon's Pacific Command (PACOM, in Hawaii) had trained him in Jungle Warfare and Logistics as well as in other subjects that he did not name. He said his US training included special exercises in 1994 and 1998, and that his fellow TNI trainees included other Kopassus and Kostrad men. General Sunarko said his most recent US training was in 2006, when he was the chief of staff of Kostrad, soon to become the Kopassus commander.

The general also suggested that the training was good for the Americans too, since it enabled TNI and the US military to "learn lessons from each other," and best situated the US to "get what it needs" from TNI.

President Obama had been due to leave for Indonesia today, but the visit has been postponed. Still on the table is a big aid package for TNI, negotiated over recent months, the political centerpiece of which is an apparent renewal of open aid for Kopassus.

Though most every unit of TNI (and POLRI) has been implicated in mass atrocities, those of Kopassus are the most notorious, and, as its former commander, the US-trained General Prabowo, once told me, it has historically been the unit most closely identified with Washington. It was thus especially galling to TNI when US activists, myself included, were able to successfully press Congress to interrupt US aid to Kopassus in the 1990s.

Obama's planned renewal of aid to Kopassus is now awaited by TNI as sweet vindication, and by many of the survivors of TNI terror as America's green light for more.

But, as with most of the other atrocities by TNI, the assassination program reported in this piece involves multiple TNI components beyond Kopassus: Kopassus, but also BAIS intelligence and the mainline regional and local commands, KODAM, KOREM and KODIM, all of them, most importantly, reporting ultimately to the national TNI commanders and other "higher ups in Jakarta."

And regardless of whether the US restores the aid for Kopassus, TNI as a whole already has the green light. There are now 2,800 TNI men reportedly being trained in the United States (this according to Indonesia's defense minister; see Olivia Rondonuwu and Ed Davies, "Interview--Indonesia Sees U.S. Lifting Military Training Ban," Reuters, March 4), and Obama's Pentagon is pushing weapons and equipment sales and US loans that would further empower TNI overall.

Gombalamoh wrote:

Ngerti apa lon kamu tentang demokrasi ? Tau engkau tuh cman daulat tuanku..

Semua NEGARA2 KOMUNIS tidak pakai "Daulat Tuanku".
Semua NEGARA2 KOMUNIS membantai "Daulat Tuanku".

Nasakom???

Peace xD

Kebebasan Pers demokrasi taik babi?? xD

EXCLUSIVE...Journalist Allan Nairn Facing Possible Arrest in Indonesia for Exposing US-Backed Forces Assassinated Civilians

In Indonesia, investigative journalist Allan Nairn is facing possible arrest for exposing that US-backed Indonesian armed forces assassinated a series of civilian activists last year. Since Allan Nairn broke the news of the assassination program on Democracy Now! on Friday, the Indonesian press has been buzzing with the allegations. A military spokesman told the Jakarta Globe that the military is considering legal action against Nairn. Earlier today, Nairn issued a public challenge to the Indonesian military to arrest him so that he could face off with the military in open court.[includes rush transcript]

[http://www.democracynow.org/2 010/3/24/exclusivejournalist_a llan_nairn_facing_possible_arr est]

xD

Nasionalis2 Indonesia SEMUA, silakan pura2 berani di thread ini. hihihi xD

para bencong2 malaysia yang suka ngentot sepeti menkes nya yang tak berani perang yang berani nya cuman bernegosiasi silahkannn tunjukan taring ompong nya di sini..!! hahahahaha

Pernah dengar di mana-mana negara demokrasi, tentaranya 'berjanji' untuk menjauhi PEMILU??? xD

Tentera Amerika sendiri tidak pernah 'berjanji' apa2 saat PEMILU, kerana sudah sedia MAKLUM dan tau urusan SIPIL dan urusan Tentera.

Jelang Pemilu, TNI Jauhi Parpol

Dephan maupun TNI sudah berkomitmen menjelang pemilu nanti tetap terjaga netralitasnya.
SELASA, 13 JANUARI 2009, 12:09 WIB Arfi Bambani Amri, Beno Junianto

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (Pusat Penerangan TNI/Badarudin Bakri Badar)
BERITA TERKAIT
Jelang Pemilu, TNI Jauhi Parpol
VIVAnews - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan, selain melaksanakan anggaran pertahanan yang lebih efektif dan efisien, Dephan dan TNI juga bertekad untuk tidak terlibat dalam urusan partai politik yang akan mempengaruhi netralitas TNI pada Pemilu 2009.

"Kami baik Dephan maupun TNI sudah berkomitmen menjelang pemilu nanti tetap terjaga netralitasnya, dan terpelihara sesuai mandat UU Pertahanan negara maupun UU TNI," ujar Panglima TNI Djoko Santoso, usai rapat dengan Menteri Pertahanan di kantor Dephan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2009.

Menurut Panglima, TNI dengan orang-orang diluar TNI tidak ada hubungannya dengan organisatoris atau organisasi poltik, dan TNI tidak ada kompetensi untuk memberi pengarahan tentang masalah politik. "Ini negara demokrasi siapapun ponya hak politik, tetapi tidak melibatkan tentara," tuturnya singkat.
• VIVAnews

Demokrasi apa yg PAKAI CAMPURTANGAN TENTERA dalam urusan2 sivil??

Demokrasi taik anjing??

xD

ganyang mayalsia wrote:

para bencong2 malaysia yang suka ngentot sepeti menkes nya yang tak berani perang yang berani nya cuman bernegosiasi silahkannn tunjukan taring ompong nya di sini..!! hahahahaha

Kalau perang jadi kebanggaan, pastinya kalian MEMBANGGAKAN dan MENDUKUNG pejuang2 GAM, OPM, RMS, Darul Islam, PRRI.

Bagaimana perang Dayak-Madura?

Bangga?? Demokrasi?? xD

Ono opo iki,tumben wong malaysia ngomong demokrasi

Ha na ca ra ka wrote:

Ono opo iki,tumben wong malaysia ngomong demokrasi

Kalau ngomong sendiri2 itu bukan debat namanya. Itu namanya BUANG BADAN pura2 berani. kih3 xD

malaisia banyAk ngoceh dasar pengecut!